Tugas 5, Teori Organisasi Umum 2

1. Jelaskan pengertian uang!
2. Sebutkan dan jelakan jenis-jenis uang !
3. Sebutkan dan jelaskan jenis bank !
4. Sebutkan dan jelaskan macam-macam kebijakan moneter!
5. Jelaskan tentang arsitektur perbankan Indonesia!

Jawab:

1. Uang adalah suatu alat atau barang yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai alat pertukaran atau transaksi dalam usaha untuk memperoleh dan menikmati barang serta jasa. Uang sendiri memiliki 2 fungsi, yaitu :

• Fungsi asli ( primer ), yaitu sebagai alat pertukaran dan alat satuan hitung

• Fungsi turunan ( sekunder ), yaitu sebagai alat pembayaran, standar pencicilan hutang, alat penabung, dan alat penimbun kekayaan

2. Jenis-jenis uang adalah sebagai berikut :

• Uang kartal. Jenis uang yang dapat digunakan langsung untuk pembayaran yang dikeluarkan langsung oleh bank sentral. Contohnya adalah uang kertas dan uang logam.

• Uang giral. Jenis uang yang dalam penggunaannya harus berhubungan dengan bank umum terlebih dahulu. Contohnya adalah cek, bilyet giro, wesel, dan lain sebagainya.

3. Jenis-jenis bank antara lain :

• Bank sentral ( Bank Indonesia ). Berfungsi sebagai pengatur peredaran keuangan suatu negara, mengatur perbankan suatu negara dan sebagai tempat peminjaman yang terakhir (Leader of the Last Resort).

• Bank umum. Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalul intas pembayaran. Usaha-usaha bank umum :

1) Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan

2) Memberikan kredit

• BPR ( Bank Perkreditan Rakyat ). Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Usaha BPR antara lain:

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa depossito berjangka, tabungan.

2) Memberikan kredit

3) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsisp bagi hasil sesuai ketentuan pemerintah.

4. Kebijakan moneternya adalah sebagai berikut :

• Politik diskontro ( Suku bunga bank ). Kebijakan pemerintah dengan jalan menaikkan suku bunga pada saat inflasi dan menurunkan pada saat deflasi, ditunjukkan untuk menaikkan tingkat bunga karena dengan bunga kredit tinggi maka aktivitas ekonomi yang menggunakan dana pinjaman akan tertahan karena modal diskontonya atau discount rate policy (tingkat bunga yang dikenakan pada bank umum atas pinjaman dana yang diberikan), maka jumlah uang yang beredar cenderumg berkurang dan berlaku juga keadaan sebaliknya.

• Politik pasar terbuka ( jual/beli surat-surat berharga ). Kebijakan pemerintah dengan jalan menjual surat-surat berharga pada saat inflasi dan membeli/ menarik surat-surat berhaga pada saat deflasi. Apabila pemerintah menghendaki menurunkan jumlah uang yang beredar, pemerintah harus menjual obligasi di pasar bebas. Bank Sentral (BI) mengeluarkan Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Pasar Uang dalam kebijakan ini.

• Cash ratio ( cadangan wajib minimum yang harus ditaati oleh bank-bank umum ). Kebijakan pemerintah dengan jalan menaikkan cadangan kas pada saat inflasi dan menurunkan cadangan kas pada saat deflasi, atau bisa juga menaikkan perbandingan antara uang yang beredar dengan uang yan mengendap di dalam kas mengakibatkan kemampuan bank untuk menciptakan kredit berkurang sehingga jumlah uang yang beredar akan berkurang.

• Pemberian kredit ( plafon credit policy ). Kebijakan pemerintah dengan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara memperketat pemberian kredit, kredit boleh diberikan asal memenuhi syarat 5 C yakni ; Character, Capability, Collateral, Capital, dan Condition of economy, tetapi pada saat deflasi syarat dapat dipelonggar. Bank sentral (Bank Indonesia) berusaha mempengaruhi bank-bank umum dalam hal memberikan kredit kepada nasabah melalui berbagai macam peraturan kredit.

5. Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industry perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

API menjadi kebutuhan yang mendesak bagi perbankan Indonesia dalam rangka memperkuat fundamental industri perbankan. Krisis ekonomi tahun 1997 menunjukkan bahwa industry perbankan nasional belum memiliki kelembagaan perbankan yang kokoh yang didukung dengan infrastruktur perbankan yang baik sehingga secara fundamental masih harus diperkuat untuk dapat mengatasi gejolak internal maupun eksternal. Belum kokohnya fundamental perbankan nasional merupakan tantangan bukan hanya bagi industri perbankan secara umum, tetapi juga bagi Bank Indonesia sebagai otoritas pengawasnya.

Belum adanya arah kebijakan yang secara formal dikemukakan kepada masyarakat mengenai arah dan strategi perbankan ke depan menyebabkan munculnya ketidakjelasan mengenai pengembangan perbankan dalam jangka panjang. Sebelum munculnya API, cukup banyak pertanyaan yang muncul mengenai struktur perbankan Indonesia ke depan, bagaimana strategi pengembangan perbankan syariah dalam jangka panjang, bagaimana peningkatan pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) beserta penguatan kelembagaan BPR. Disamping itu, belum memadainya infrastruktur pendukung perbankan serta masalah perlindungan nasabah yang belum cukup terakomodasi juga menjadi permasalahan yang mendapatkan perhatian besar dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan industry perbankan.
Kebutuhan untuk memiliki arah dan strategi pengembangan perbankan jangka panjang sudah menjadi global trend dan diterapkan antara lain di, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Hongkong. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan suatu blue print perbankan sudah menjadi kebutuhan yang tidak terhindarkan dan perlu segera disusun untuk memenuhi kebutuhan industri perbankan nasional.

Berpijak dari adanya kebutuhan blue print perbankan nasional dan sebagai kelanjutan dari program restrukturisasi perbankan yang sudah berjalan sejak tahun 1998, maka Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004 telah meluncurkan API sebagai suatu kerangka menyeluruh arah kebijakan pengembangan industri perbankan Indonesia ke depan. Peluncuran API tersebut tidak terlepas pula dari upaya Pemerintah dan Bank Indonesia untuk membangun kembali perekonomian Indonesia melalui penerbitan buku putih Pemerintah sesuai dengan Inpres No. 5 Tahun 2003, dimana API menjadi salah satu program utama dalam buku putih tersebut.

Bertitik tolak dari keinginan untuk memiliki fundamental perbankan yang lebih kuat dan dengan memperhatikan masukan-masukan yang diperoleh dalam mengimplementasikan API selama dua tahun terakhir, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menyempurnakan program-program kegiatan yang tercantum dalam API. Penyempurnaan program-program kegiatan API tersebut tidak terlepas pula dari perkembangan-perkembangan yang terjadi pada perekonomian nasional maupun internasional. Penyempurnaan terhadap program-program API tersebut antara lain mencakup strategi-strategi yang lebih spesifik mengenai pengembangan perbankan syariah, BPR, dan UMKM ke depan sehingga API diharapkan memiliki program kegiatan yang lebih lengkap dan komprehensif yang mencakup sistem perbankan secara menyeluruh terkait Bank umum dan BPR, baik konvensional maupun syariah, serta pengembangan UMKM.

Read More

Tugas 4, Teori Organisasi Umum 2

1. Jelaskan pengertian pasar !
2. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis pasar!
3. Jelaskan tentang metode perhitungan aras!
4. Jelaskan tentang masalah perhitungan pendapatan Aras!
5. Jelaskan tentang APBN 2010!

Jawab :

1. Pasar adalah hubungan keseluruhan dari permintaan dengan penawaran terhadap barang atau jasa. Dengan syarat-syarat terjadinya pasar adalah sebagai berikut :

• Adanya pembeli

• Adanya penjual

• Tersedianya barang yang diperjualbelikan

• Terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli

2. Menurut sifat atau wujud dan cara penyerahan :

• Pasar konkret atau nyata, adalah pasar dimana barang yang diperjualbelikan benar-benar ada dan penjual dengan pembeli bertemu secara langsung. Dalam pasar ini transaksi dilakukan secara tunai dan barang dapat langsung dibawa ( cash and carry ). Contohnya adalah pedagang kaki lima, pasar tradisional.

• Pasar abstrak atau tidak nyata, adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang yang secara fisik tidak terlihat dan hanya berupa contoh-contoh yang kualitasnya standar. Contohnya adalah situs-situs online seperti Amazon, Ebay.

Menurut luas wilayah kegiatan distribusi :

• Pasar lokal, adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi daerah tertentu. Umumnya pasar ini hanya menawarkan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat sekitarnya.. Oleh karena itu barang-barang yang ditawarkan dipengaruhi oleh budaya-budaya setempat.

• Pasar nasional, adalah pasar yang wilayah pemasarannya meliputi wilayah satu negara atau bangsa tertentu.

• Pasar regional, adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara pada suatu wilayah tertentu. Misalnya ASEAN dan ZEE.

• Pasar internasional, adalah pasar yang daerah pemasarannya mencakup seluruh wilayah didunia. Komoditi yang dijual pun merupakan produk-produk yang dibiuhkan semua masyarakat dunia. Contohnya adalah pasar wol di Sydney dan pasar kopi didunia.

Menurut jenis barang yang diperjualbelikan :

• Pasar barang konsumsi, adalah pasar yang menjual barang-barang yang secara langsung dapat dikonsumsi. Contohnya adalah pasar sayur-mayur, pasar tekstil.

• Pasar barang produksi, adalah pasar yang menjual faktor-faktor produksi, Contohnya adalah pasar tenaga kerja, pasar modal.

Menurut bentuknya :

• Pasar persaingan sempurna ( perfect competition market ), adalah pasar dimana banyak terdapat penjual dan pembeli untuk memperdagangkan barang yang sejenis atau homogeny. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut :

• Jumlah penjual dan pembeli sangat banyak
• Barang yang dijual bersifat homogeny
• Terdapat kebebasan keluar masuk pasar, baik bagi penjual maupun pembeli
• Ada mobilitas barang, sehingga pembeli dapat memperoleh barang dengan jumlah berapapun
• Penjual dan pembeli memahami keadaan pasar yang sebenarnya

• Pasar persaingan tidak sempurna ( imperfect competition market ), adalah pasar dimana syarat-syarat pasar persaingan sempurna tidak terpenuhi. Jenis-jenis pasarnya adalah sebagai berikut :

• Pasar monopoli, dimana penjualnya hanya satu pihak saja
• Pasar duopoly, dimana terdapat dua pihak penjual
• Pasar oligopoly, dimana terdapat beberapa penjual
• Pasar monopsoni, dimana hanya terdapat seorang pembeli saja
• Pasar oligopsoni, dimana terdapat beberapa pihak pembeli
• Pasar persaingan monopolistis, dimana terdapat banyak penjual dalam suatu jenis barang tertentu, tetapi tiap penjual memiliki cirri barang yang berbeda sehingga dengan perbedaan ini penjual menentukan harga sendiri
Menurut harinya :

• Pasar harian, adalah pasar yang diselenggarakan setiap hari, biasanya menjual barang-barang kebutuhan pokok.

• Pasar mingguan, adalah pasar yang hanya diselenggarakan satu hari dalam satu pecan.

• Pasar bulanan, adalah pasar yang diselenggarakan setiap bulan sekali.

• Pasar tahunan, adalah pasar yang diselenggarakan setahun sekali, misalnya PRJ.

3. Ada 3 metode yang dapat digunakan untuk menghitung pendapatan nasional, yaitu :

• Metode produksi, yaitu dengan menjumlakan nilai tambah produksi barang atau jasa selama satu tahun. Dirumuskan NI =  Pn x Qn.

• Metode pendapatan, yaitu dengan menjumlahkan balas jasa yang diterima pemilik faktor produksi ( sewa, upah, bunga, dan laba ) dalam suatu masyarakat selama satu tahun. Dirumuskan NI = Yr + Yw + Yi + Yp.

• Metode pengeluaran, yaitu dengan menjumlahkan konsumsi perseorangan, investasi, pengeluaran konsumsi pemerintah, dan ekspor neto. Dirumuskan NI = C + I + G + ( X-M )

4. Masalah-masalah yang sering kali dihadapi pada perhitungan pendapatan nasional :
• Masalah mengumpulkan data dan informasi.
• Memilih kegiatan yang nilai produksinya dihitung.
• Masalah penghitungan dua kali.
• Menentukan harga barang-barang.
• Investasi bruto an investasi neto.
• Masalah kenaikan harga dan perubahan kualitas barang.

5. Penghitungan APBN 2010 sendiri didasarkan pada asumsi-asumsi dasar ekonomi makro yang diprakirakan akan terjadi pada tahun tersebut. Berikut tabel asumsi ekonomi makro 2009-2010 :

Dari tabel tersebut akan menunjukkan :

• Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,5 persen. Sumber pertumbuhan ekonomi akan berasal dari permintaan domestik dan membaiknya sisi penawaran. Selain melalui perbaikan kesejahteraan PNS, TNI/Polri, dan Pensiunan melalui kenaikan gaji, pertumbuhan ekonomi 2010 juga akan didorong melalui stimulus fiskal guna meningkatkan lapangan kerja melalui infrastruktur dasar, perlindungan sosial rakyat miskin, dan proyek-proyek padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Ekspor diperkirakan masih akan relatif lambat, tetapi membaik bila dibandingkan dengan tahun 2009 karena perekonomian dunia yang diperkirakan mulai mengalami sedikit perbaikan. Dari sisi penawaran agregat, pertumbuhan ekonomi akan sangat dipengaruhi oleh berbagai upaya pembenahan di sektor riil, kemajuan dalam pembangunan infrastruktur.

• Seiring dengan meningkatnya permintaan domestik akibat pemulihan ekonomi dan mulai meningkatnya harga komoditi, tingkat inflasi tahun 2010 diperkirakan akan lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2009 yang mencapai sebesar 5,0 persen. Koordinasi yang baik dan harmonisasi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah akan menjadikan sasaran inflasi lebih kredibel. Di samping kehati-hatian Bank Indonesia dalam menjalankan kebijakan moneternya serta kestabilan nilai tukar rupiah, kegiatan perekonomian yang semakin meningkat diperkirakan masih dapat diimbangi dari sisi produksi seiring dengan membaiknya investasi. Akibatnya, tekanan harga dari sisi permintaan dan penawaran tidak memberikan tekanan terhadap harga barang-barang secara keseluruhan. Fluktuasi harga di pasar komoditi internasional serta tingginya harga minyak mentah dunia memang diperkirakan akan tetap memberikan tekanan terhadap inflasi dalam negeri. Namun, Pemerintah akan selalu dan terus melakukan langkah-langkah evaluasi kebijakan fiskal agar berjalan secara harmonis dengan kebijakan moneter. Dari sisi penawaran, Pemerintah akan menjaga ketersediaan pasokan terutama produk-produk yang memiliki peranan penting dalam mempengaruhi pergerakan inflasi, seperti beras dan bahan bakar minyak.

• Rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan sebesar Rp10.000/US$. Dari sisi fundamental, Neraca Pembayaran Indonesia akan tetap mencatat surplus yang berpotensi meningkatkan cadangan devisa. Cadangan devisa yang meningkat berpengaruh positif terhadap pergerakan nilai tukar rupiah.

• Sejalan dengan inflasi yang terkendali dan nilai tukar yang stabil, maka ada ruang untuk menurunkan tingkat bunga ke tingkat yang lebih rendah secara bertahap dan hati-hati. Rata-rata suku bunga SBI 3 bulan diperkirakan sebesar 6,5 persen.

• Rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) di pasar internasional diperkirakan mencapai sebesar US$65 per barel.

• Dalam tahun 2010, lifting minyak mentah Indonesia diperkirakan meningkat menjadi 0,965 juta barel per hari.

Sejalan dengan tema pembangunan nasional yaitu “Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat”, kebijakan alokasi anggaran belanja Pemerintah pusat dalam tahun 2010 diarahkan kepada upaya mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memulihkan perekonomian, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan mengurangi kemiskinan. Di samping itu, kebijakan alokasi anggaran akan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas nasional, kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Alokasi anggaran dalam tahun 2010 diprioritaskan pada: (1) meneruskan/meningkatkan seluruh program kesejahteraan rakyat (PNPM, BOS, Jamkesmas, Raskin, PKH dan berbagai subsidi lainnya); (2) melanjutkan program stimulus fiskal, melalui pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi, serta proyek padat karya; (3) mendorong pemulihan dunia usaha, termasuk melalui pemberian insentif perpajakan dan bea masuk; (4) meneruskan reformasi birokrasi; (5) memperbaiki Alutsista; serta (6) menjaga anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN.

Berdasarkan arah dan strategi kebijakan fiskal di atas, maka postur APBN 2010 akan meliputi pokok-pokok besaran sebagai berikut:

a. Pendapatan negara dan hibah diperkirakan sebesar Rp949,7 triliun, atau berarti mengalami kenaikan 9,05 persen dari APBN-P tahun 2009. Kenaikan rencana pendapatan negara tersebut diharapkan akan didukung oleh kenaikan penerimaan perpajakan.

b. Total belanja negara diperkirakan sebesar Rp1.047,7 triliun (17,5 persen terhadap PDB). Alokasi tersebut menunjukkan peningkatan Rp46,9 triliun atau 4,7 persen dari APBN-P 2009. Belanja Pemerintah pusat dalam tahun 2010 direncanakan sebesar Rp725,2 triliun, atau mengalami peningkatan Rp33,7 triliun atau 4,9 persen dari APBNP 2009. Sementara itu, dalam tahun 2010, anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp322,4 triliun, yang menunjukkan peningkatan Rp13,1 triliun atau 4,2 persen dari APBN-P 2009.

c. Defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp98,0 triliun (1,6 persen terhadap PDB).

d. Pembiayaan defisit. Untuk membiayai defisit APBN 2010, direncanakan pembiayaan defisit dalam jumlah yang sama, yaitu sebesar Rp98,0 triliun. Pembiayaan anggaran dalam negeri tahun 2010 tersebut didominasi oleh pembiayaan dalam negeri, yaitu sebesar Rp107,9 triliun. Di sisi lain, pembiayaan dari luar negeri (neto) diperkirakan sebesar negatif Rp9,9 triliun.

Nota dan keuangan APBN 2010 terdiri dari 6 bab, dan berikut uraian singkat masing-masing babnya :

Nota Keuangan dan APBN 2010 terdiri atas enam bab, yang diawali dengan Bab I Pendahuluan, yang menguraikan gambaran umum, visi, agenda dan lima belas prioritas pemerintah 2010, peran strategis kebijakan fiskal, landasan hukum, asumsi dasar ekonomi makro APBN 2010, pokok-pokok kebijakan fiskal, dan uraian singkat isi masing-masing bab dalam Nota Keuangan ini.

Bab II Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal APBN 2010, menguraikan tentang perkembangan ekonomi Indonesia dalam tahun 2005–2008, dan perkembangan dan kebijakan ekonomi makro tahun 2009 yang keduanya akan menjadi dasar prakiraan dan prospek ekonomi 2010 sebagai dasar pertimbangan penentuan asumsi dasar ekonomi makro APBN 2010. Secara ringkas bab ini menguraikan bahwa stabilitas ekonomi makro masih tetap terjaga sehingga diharapkan dapat menjadi landasan bagi peningkatan kinerja ekonomi nasional di tahun mendatang.

Bab III Pendapatan Negara dan Hibah. Bab ini membahas realisasi pendapatan negara tahun 2005–2008, perkiraan pendapatan dan hibah tahun 2009 dan target 2010 dalam APBN 2010. Pembahasan tahun 2005–2008 didasarkan pada realisasi pendapatan negara yang tercatat, sedangkan proyeksi mutakhir 2009 didasarkan pada realisasi semester satu dan prognosis semester kedua tahun 2009. Sementara itu, target pendapatan dalam APBN 2010 didasarkan pada berbagai faktor seperti kondisi ekonomi makro, realisasi pendapatan pada tahun sebelumnya, kebijakan yang dilakukan dalam bidang tarif, subyek dan obyek pengenaan serta perbaikan, dan efektivitas administrasi pemungutan. Dalam hal ini, tiga strategi yang diterapkan Pemerintah adalah dengan melakukan: (a) reformasi di bidang administrasi, (b) reformasi di bidang peraturan dan perundang-undangan, dan (c) reformasi di bidang pengawasan dan penggalian potensi. Selain itu, dalam tahun 2009 Pemerintah telah mencanangkan program reformasi perpajakan jilid II sebagai kelanjutan dari reformasi perpajakan jilid I yang telah selesai pada tahun 2008. Fokus utama program reformasi perpajakan jilid II adalah peningkatan manajemen sumber daya manusia serta peningkatan teknologi informasi dan komunikasi. Program reformasi perpajakan jilid II ini dikemas dalam bentuk Project for Indonesian Tax Administration Reform (PINTAR). Di bidang PNBP, kebijakan yang diambil lebih diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaan dengan menerapkan kebijakan antara lain: (1) peningkatan produksi/lifting migas, (2) peningkatan kinerja BUMN, (3) penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan; (4) identifikasi potensi PNBP; dan (5) peningkatan pengawasan PNBP kementerian negara/ lembaga. Kesemuanya akan dibahas secara lebih rinci di Bab III.


Bab IV Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2010 menguraikan evaluasi perkembangan pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah pusat 2005–2009 serta masalah dan tantangan pokok pembangunan tahun 2010, alokasi anggaran belanja Pemerintah pusat berdasarkan prioritas, serta alokasi anggaran Pemerintah menurut UU Nomor 17 tahun 2003. Di dalam bab ini diuraikan 5 (lima) prioritas pembangunan nasional. Bab ini juga menguraikan bagaimana tema “Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat” diterjemahkan ke dalam alokasi belanja Pemerintah pusat berdasarkan prioritas dan menurut organisasi. Dalam konteks ini, kebijakan di bidang belanja negara diupayakan untuk memberikan stimulasi terhadap perekonomian dan mendukung pencapaian target agenda pembangunan nasional melalui program-program yang lebih berpihak pada pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan kemiskinan.

Bab V Kebijakan Desentralisasi Fiskal, membahas mengenai perkembangan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia, pelaksanaannya ke depan, serta kebijakan alokasi anggaran transfer ke daerah. Di dalam bab ini dibahas bagaimana kebijakan alokasi transfer ke daerah dalam tahun 2010 tetap diarahkan untuk mendukung kegiatan prioritas nasional, dengan tetap menjaga konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan desentralisasi fiskal guna menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan transfer ke daerah pada tahun 2010 akan lebih dipertajam untuk: (1) mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah (vertical fiscal imbalance), dan antardaerah (horizontal fiscal imbalance); (2) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangannya antardaerah; (3) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional; (4) tata kelola, transparan, tepat waktu, efisien dan adil; serta (5) mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro. Di samping itu, untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepada daerah diberikan kewenangan memungut pajak (taxing power). Kesemuanya akan dibahas secara lebih rinci di Bab V.

Bab VI Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang dan Risiko Fiskal. Di dalam bab ini diuraikan bagaimana pembiayaan defisit anggaran, yang mencakup sumber pembiayaan nonutang dan utang. Struktur pembiayaan anggaran yang bersumber dari nonutang pada tahun 2010 direncanakan melalui perbankan dalam negeri, yang berasal dari setoran Rekening Dana Investasi (RDI), Rekening Pembangunan Hutan (RPH), dan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Struktur pembiayaan yang berasal dari utang pada tahun 2010 direncanakan melalui: pembiayaan utang dalam negeri dan pembiayaan utang luar negeri. Komponen utang dalam negeri berupa penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto di pasar domestik, baik surat berharga konvensional maupun surat berharga berbasis syariah (SBSN). Di pasar internasional, penerbitan SBN direncanakan berasal dari penerbitan Obligasi Negara valas dan SBSN valas. Di dalam bab ini juga disinggung isu, tantangan dan dinamika kebijakan pengelolaan utang. Selain itu, di dalam Nota Keuangan dan APBN 2010 kembali lagi dibahas mengenai risiko fiskal. Pemaparan risiko fiskal dalam Nota Keuangan ini diperlukan terutama dalam rangka kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) dan juga untuk keterbukaan (transparency). Penjelasan risiko fiskal akan memuat beberapa hal yang berpotensi menimbulkan risiko fiskal, seperti: sensitivitas asumsi ekonomi makro, peran sektor minyak dan gas bumi terhadap anggaran, risiko utang Pemerintah, proyek kerjasama pembangunan infrastruktur, Badan Usaha Milik Negara, sensitivitas perubahan harga minyak, nilai tukar dan suku bunga terhadap risiko fiscal BUMN, dan juga kewajiban kontinjensi Pemerintah pusat dalam proyek infrastruktur, serta dampak fiskal pemekaran daerah.

Read More

Tugas 3, Teori Organisasi Umum 2

1. Jelaskan pengertian produsen !
2. Sebutkan dan jelaskan fungsi-fungsi produsen!
3. Sebutkan dan jelaskan macam-macam biaya!
4. Jelaskan penerimaan atau keuntungan total, marginal, dan rata-rata!

Jawab:

1. Produsen adalah orang yang menyalurkan barang dan jasa untuk dijual atau dipasarkan dalam usaha memenuhi kebutuhan, khususnya konsumen.

2. Beberapa fungsi produsen, diantaranya :

• Memproduksi barang yang dibutuhkan masyarakat.

• Memproduksi barang dengan biaya seminimal mungkin.

• Memproduksi barang yang berkualitas.

3. Macam-macam biaya dapat digolongkan sebagai berikut :

a. Biaya total ( total cost, TC )
Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi sejumlah out put. Biaya total yang dikeluarkan suatu perusahaan terdiri dari biaya tetap total ( total fixed cost, TFC ) dan biaya variabel total ( total variabel fixed cost, TVC ). Sehingga dapat dirumuskan :
TC = TFC + TVC
Dimana :
TFC adalah biaya produksi dengan jumlah tetap ( tidak berubah ) berapapun jumlah out put yang diproduksi.
TVC adalah biaya produksi yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan jumlah out put.

b. Biaya rata-rata ( average cost )
Adalah jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengeluarkan 1 unit out put ( Q ). Dan dapat dirumuskan dengan :
AC = TC / Q
Dari rumus tersebut biaya rata-rata dapat dibedakan menjadi biaya tetap rata-rata ( average fixed cost, AFC ) dan biaya variabel rata-rata ( average variabel cost, AVC ).
AFC adalah biaya tetap yang dekeluarkan perusahaan untuk setiap unit out put yang diproduksinya. Dirumuskan : AFC = TFC / Q
AVF adalah biaya variabel yang dikeluarkan perusahaan untuk setiap unit out put yang diproduksinya, Dirumuskan : AVC = TVC / Q
Karena TC = TFC + TVC, maka
AC = AFC + AVC

c. Biaya marginal ( Marginal Cost )
Adalah tambahan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan akibat adanya tambahan out put yang diproduksi sebanyak 1 unit. Dirumuskan :
MC = ΔTC / ΔQ

4. Macam-macam penerimaan antara lain :

a. Penerimaan total ( Total Revenue )
Adalah jumlah seluruh penerimaan perusahaan dari hasil penjualan produk ( barang yang dihasilkan ). Dirumuskan :
TR = P x Q, dimana
TR = Penerimaan total ( Total Revenue )
P = Harga jual perunit
Q = Jumlah produk yang dihasilkan

b. Penerimaan rata-rata ( Average Revenue )
Penerimaan perunit produk yang terjual. Dirumuskan dengan :
AR = TR / Q, dimana :
AR = Penerimaan rata-rata ( Average Revenue )
TR = Penerimaan total ( Total Revenue )
Q = Jumlah produk yang dihasilkan

c. Penerimaan Marginal ( Marginal Revenue )
Penerimaan tambahan dari adanya tambahan per unit produk yang terjual. Dirumuskan dengan :
MR = ΔTR / ΔQ

Read More

Tugas 2, Teori Organisasi umum 2

1. Jelaskan pengertian prilaku konsumen !
2. Jelaskan pendekatan kardinal dan ordinal !
3. Jelaskan definisi elastisitas !
4. Sebutkan dan jelaskan macam-macam elastisitas !

Jawab :

1. Merupakan sikap ataupun prilaku yang diperlihatkan atau timbul dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menentukan atau memilih produk, jasa, serta ide-ide yang mereka harapkan dapat memenuhi kebutuhan atau kepuasan mereka.

2. a. Pendekatan cardinal

Menurut pendekatan kardinal kepuasan seorang konsumen diukur dengan satuan kepuasan (misalnya:uang). Setiap tambahan satu unit barang yang dikonsumsi akan menambah kepuasan yang diperoleh konsumen tersebut dalam jumlah tertentu. Semakin besar jumlah barang yang dapat dikonsumsi maka semakin tinggi tingkat kepuasannya. Konsumen yang rasional akan berusaha untuk memaksimalkan kepuasannya pada tingkat pendapatan yang dimilikinya. Besarnya nilai kepuasan akan sangat bergantung pada individu (konsumen) yang bersangkutan. Konsumen dapat mencapai kondisi equilibrium atau mencapai kepuasan yang maksimum apabila dalam membelanjakan pendapatannya mencapai kepuasan yang sama pada berbagai barang.

b. Pendekatan ordinal

Dalam Pendekatan Ordinal daya guna suatu barang tidak perlu diukur, cukup untuk diketahui dan konsumen mampu membuat urutan tinggi rendahnya daya guna yang diperoleh dari mengkonsumsi sekelompok barang. Pendekatan yang dipakai dalam teori ordinal adalah indefference curve, yaitu kurva yang menunjukkan kombinasi 2 (dua) macam barang konsumsi yang memberikan tingkat kepuasan sama.

3. Adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga.

4. Jenis-jenis elastisitas antara lain :

• Elastisitas harga ( price elasticity ).

Adalah % perubahan kuantitas permintaan barang yang diminta sebagai akibat dari perubahan harga barang tersebut. Rumusnya adalah :

Ep = %perubahan kuantitas yang diminta / %perubahan harga barang tersebut

Keterangan :

1. E > 1, maka elastis
2. E < 1, maka inelastic
3. E = 1, maka elastic tunggal

• Elastisitas silang ( cross elasticity ).

Adalah % perubahan jumlah yang diminta terhadap suatu barang sebagai akibat dari perubahan harga barang lain.

Rumusnya adalah :

Ec = %perubahan kuantitas yang diminta / %perubahan harga barang tersebut

Keterangan :
1. Ec positif untuk barang substitusi.
2. Ec negatif untuk barang komplementer.

• Elastisitas pendapatan ( income elasticity ).

Adalah % perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat dari perubahan pendapatan riil.

Rumusnya adalah :

Ei = %perubahan kuantitas yang diminta / %perubahan pendapatan

Read More

Tugas 1, Teori Organisasi Umum 2

1. Jelaskan definisi ekonomi dan masalah ekonomi !
2. Jelaskan sistem perekonomian !
3. Jelaskan pengertian permintaan dan penawaran, hukum permintaan dan hukum penawaran !
4. Sebutkan faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran !
5. Jelaskan metode penentuan harga !

Jawab :

1. Ekonomi adalah ilmu yng mempelajari upaya-upaya atau kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan atau hasrat manusia guna mencapai kemakmuran. Masalah ekonomi ( melatarbelakangi timbulnya ilmu ekonomi ) adalah pemilihan ( problem of choice ), dimana kebutuhan manusia ( human needs ) tidak terbatas, sedangkan terjadi kelangkaan sumber daya ( resource ).

2. Sistem perekonomian merupakan tatanan yang ada dalam masyarakat yang merupakan rangkaian dari berbagai macam unsur yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan untuk mencapai tujuan, yaitu kemakmuran. Jenis-jenis mendasar sistem perekonomian :

• Sistem perekonomian tradisional.
Biasanya dimiliki atau dianut oleh masyarakat yang belum memiliki pembagian kerja, cara mendapatkan barang dengan barter, belum mengenal uang sebagai alat pembayaran, produksi dan distribusi terbentuk karena tradisi dan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat.

• Sistem perekonomian sosialis atau terpusat.
Sistem perekonomian dimana seluruh kebijaksanaan perekonomian ditentukan oleh pemerintah, sedangkan masyarakat hanya menjalankan peraturan yang ditetapkan.

• Sistem perekonomian liberal.
Adalah suatu sistem dimana negara memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengadakan kegiatan ekonomi.

• Sistem perekonomian campuran ( Sosialis dan Liberal ).
Merupakan perpaduan antara sistem perekonomian sosialis dan liberal yang mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian, yang juga berarti garis antara peran mutlak negara atau kolektif dan peran menonjol individu. Garis tengah ini tentunya tentunya disesuaikan dengan dimana perpaduan itu terjadi, sehingga peran situasi dan lingkungan member warna pada sistem campuran ini.

3. Permintaan ( demand ) diidentikan dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen dan pembeli. Bunyi hukum permintaan : “ Semakin tinggi harga, semakin rendah jumlah barang yang diminta, demikian juga sebaliknya “ yang akan berlaku jika ceteris paribus ( berlaku ketika keadaan lain tetap ), antara lain :

• Selera konsumen tetap.
• Pendapatan konsumen tetap.
• Harga barang lain tetap.
• Tidak ada barang substitusi.
• Orang tidak mengira harga naik.

Penawaran ( supply ) diidentikan dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen atau penjual. Bunyi hukum penawaran : “ Semakin tinggi harga, semakin tinggi jumlah barang yang ditawarkan, demikian juga sebaliknya “ yang akan berlaku jika memenuhi ceteris paribus, antara lain :

• Harga faktor-faktor produksi atau bahan baku tetap.
• Teknologi tetap.
• Harga barang lain tetap.
• Tidak munculnya produk bari dari pesaing.

4. Faktor yang mempengaruhi permintaan :

• Harga barang itu sendiri.
• Pendapatan masyarakat.
• Selera masyarakat.
• Kualitas barang yang bersangkutan.
• Harga barang lain yang berkaitan.
• Waktu.
• Jumlah penduduk.
• Ramalan masa datang.

Faktor yang mempengaruhi penawaran :

• Teknologi dalam proses produksi.
• Biaya produksi.
• Harga barang-barang lain.
• Prakiraan akan naik atau turunnya harga dimasa yang akan datang.
• Jumlah penjual yang ada dipasar.
• Tujuan perusahaan.

5. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan harga ( menurut Marras ), antara lain :

• Harga didasarkan pada biaya total ditambah laba yang diinginkan ( cost plus pricing method ). Merupakan metode yang paling sederhana, dimana penjualan atau produsen menetapkan harga jual untuk satu barang yang besarnya sama dengan jumlah biaya per unit ditambah dengan suatu jumlah untuk laba yang diinginkan (margin) pada tiap-tiap unit tersebut sehingga formula menjadi:
Cost plus pricing method = Biaya total + laba = Harga jual

Metode ini juga mempertimbangkan bahwa ada bermacam-macam jenis biaya dan biaya ini dipengaruhi secara berbeda oleh kenaikan atau penurunan keluaran (output) = hasil nyata.

Mark Up Pricing Method Variasi lain dari melode cost plus adalah mark up pricing method yang banyak dipakai oleh pedagang. Para pedagang yang membeli barang-barang dagangan akan menentukan harga jualnya setelah menambah harga belinya sejumlah mark up (kelebihan harga jual di atas harga belinya). Jadi formulanya menjadi: Harga Beli + Mark Up = Harga Jual

• Harga yang berdasarkan pada keseimbangan antara permintaan dan suplai. Metode ini cocok bagi perusahaan dengan tujuan penetapan harga-harganya memaksimalkan laba. Sehingga dituntut untuk memahami konsep-konsep sebagai berikut :

I. Biaya tetap total ( Total fixed cost ).
II. Biaya variabel ( Variable cost ).
III. Biaya total ( Total cost ).
IV. Biaya marginal ( Marginal cost ).

• Penetapan harga berdasarkan atas kekuatan pasar. Merupakan suatu penetapan harga yang berdasarkan pada kekuatan pasar dimana harga akan menentukan harga jualnya setelah menambah harga belinya sejumlah mark up ( kelebihan harga diatas harga belinya ). Jadi formulanya :
Harga beli + Mark up = Harga jual

Sehingga metode ini akan menentukan harga jual dapat ditetapkan sama dengan harga jual pesaing, di atas harga pesaing atau di bawah harga pesaing.

Penetapan harga sama dengan harga saingan.Penetapan harga seperti ini memang akan lebih menguntungkan jika dipakai pada saat harga dalam persaingan itu tinggi. Dan pada umumnya digunakan oleh penjual untuk barang-barang standar. Penetapan harga di bawah harga saingan.

Penetapan harga seperti ini biasanya digunakan oleh para pengecer dan seringkali produsen tidak mengetahui adanya praktek-praktek yang demikian. Pengecer pada dasarnya melihat bahwa nama baik produsen ikut membawa nama baik pengecer. Penetapan harga di atas harga saingan.

Penetapan harga demikian memang hanya sesuai digunakan oleh perusahaan yang sudah memiiiki reputasi atau perusahaan yang menghasilkan barang-barang prestise. Hal ini dilatarbelakangi suatu pertimbangan bahwa seringkali konsumen kurang memperhatikan harga dalam pembeliannya, tetapi konsumen lebih mengutamakan kualitas/faktor prestise yang akan diperolehnya dari barang tersebut.

Read More