Pajak, Sumber Pendapatan Terbesar Negara

Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah ternyata dalam komposisi pendapatan nasional yang diperoleh baik itu dari segi ekspor migas, non-migas, dan lain sebagainya masih kalah dengan berbagai sektor perpajakan yang dikelola oleh pemerintah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia memiliki potensi pajak yang luar biasa. Sektor pajak penyumbang nomor satu terbesar untuk komposisi pendapatan nasional. Beberapa jenis pajak yang ditetapkan oleh pemerintah kepada masyarakat bermacam-macam. Misalnya pajak bumi dan bangunan ( PBB ), pajak penghasilan ( PPH ).

Dalam perkembangannya, sektor perpajakan menjadi salah satu birokrasi yang paling rawan terkenan KKN ( Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ). Hal tersebut dapat terjadi mengingat perputaran uang di sektor ini yang luar biasa banyaknya. Jadi, bukan tidak mungkin membuat seseorang melakukan KKN.

Tentu hampir seluruh masyarakat Indonesia masih ingat dan tahu akan kasus yang melibatkan Gayus Tambunan yang merupakan salah seorang pegawai sektor perpajakan negara. Hal tersebut tentunya sangat menyedihkan, mengingat pajak yang dikumpulkan merupakan uang masyarakat Indonesia sendiri yang seharusnya digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan negara malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Tentu saja ini hanya merupakan salah satu contoh yang menunjukkan bahwa institusi-institusi negara masih memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab.

Padahal pajak itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu tindakan atau usaha dari warga negara secara tidak langsung untuk membantu membangun negrinya. Pajak didengung-dengungkan oleh pemerintah sebagai kewajiban dari warga negara yang harus dilaksanakan, tetapi jika melihat contoh kasus diatas, tentunya hal tersebut terlihat sangat miris. Ketika KKN terjadi disalah-satu institusi pemerintah, tentunya hal ini akan mencoreng citra pemerintah dikalangan masyarakat.

Pemerintah tentunya diharapkan mampu melakukan pengawasan yang lebih kepada berbagai institusi-institusi dan birokrasi-birokrasinya agar KKN tidak merajalela diberbagai sektor yang nantinya akan merugikan banyak pihak. Indonesia mungkin dapat mencontoh negara China bagaimana caranya melakukan pengawasan dan perang terhadap tindakan KKN didalam struktur pemerintahannya. Ketika dimata internasional China dianggap sebagai salah satu negara yang memiliki potensi KKN yang cukup besar, pihak pemerintahnya melakukan reformasi berupa tindakan tegas dan ancaman hukuman yang lebih berat bagi para koruptor.

Mungkin salah satu faktor hukuman inilah yang membuat Indonesia tertinggal dari beberapa negara dalam memerangi KKN. Hukuman bagi para koruptor ini dirasa kurang memberikan efek jera bagi para pelakunya, sehingga para pelaku cenderung punya potensi untuk kembali melakukannya.

Ketika hal ini ( korupsi ) sudah terjadi sebegitu kompleksnya, bukan hanya didalam pemerintahan tetapi juga dimasyarakat, sudah sepantasnyalah pemerintah melakukan pencegahan terhadap hal ini. Salah satunya adalah dengan memasukkan suatu kurikulum ilmu budi pekerti kedalam kurikulum dunia pendidikan saat ini. Karena terkadang kurikulum pendidikan saat ini dirasa masih kurang dalam aspek pembentukan sikap individu. Setidaknya hal tersebut dapat menjadi salah satu pioneer dalam memerangi KKN ini.

Sektor perpajakan sendiri sudah seharusnya mendapatkan perhatian dan pengawasan lebih dalam kinerjanya, mengingat peran vitalnya dalam menunjang prosentase pendapatan nasional. Hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjamin uang pajak yang dibayarkan warga negara digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara.