1. Jelaskan pengertian pasar !
2. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis pasar!
3. Jelaskan tentang metode perhitungan aras!
4. Jelaskan tentang masalah perhitungan pendapatan Aras!
5. Jelaskan tentang APBN 2010!
Jawab :
1. Pasar adalah hubungan keseluruhan dari permintaan dengan penawaran terhadap barang atau jasa. Dengan syarat-syarat terjadinya pasar adalah sebagai berikut :
2. Menurut sifat atau wujud dan cara penyerahan :
• Barang yang dijual bersifat homogeny
• Terdapat kebebasan keluar masuk pasar, baik bagi penjual maupun pembeli
• Ada mobilitas barang, sehingga pembeli dapat memperoleh barang dengan jumlah berapapun
• Penjual dan pembeli memahami keadaan pasar yang sebenarnya
• Pasar duopoly, dimana terdapat dua pihak penjual
• Pasar oligopoly, dimana terdapat beberapa penjual
• Pasar monopsoni, dimana hanya terdapat seorang pembeli saja
• Pasar oligopsoni, dimana terdapat beberapa pihak pembeli
• Pasar persaingan monopolistis, dimana terdapat banyak penjual dalam suatu jenis barang tertentu, tetapi tiap penjual memiliki cirri barang yang berbeda sehingga dengan perbedaan ini penjual menentukan harga sendiri
Menurut harinya :
3. Ada 3 metode yang dapat digunakan untuk menghitung pendapatan nasional, yaitu :
• Metode produksi, yaitu dengan menjumlakan nilai tambah produksi barang atau jasa selama satu tahun. Dirumuskan NI = Pn x Qn.
• Metode pendapatan, yaitu dengan menjumlahkan balas jasa yang diterima pemilik faktor produksi ( sewa, upah, bunga, dan laba ) dalam suatu masyarakat selama satu tahun. Dirumuskan NI = Yr + Yw + Yi + Yp.
• Metode pengeluaran, yaitu dengan menjumlahkan konsumsi perseorangan, investasi, pengeluaran konsumsi pemerintah, dan ekspor neto. Dirumuskan NI = C + I + G + ( X-M )
4. Masalah-masalah yang sering kali dihadapi pada perhitungan pendapatan nasional :
• Masalah mengumpulkan data dan informasi.
• Memilih kegiatan yang nilai produksinya dihitung.
• Masalah penghitungan dua kali.
• Menentukan harga barang-barang.
• Investasi bruto an investasi neto.
• Masalah kenaikan harga dan perubahan kualitas barang.
5. Penghitungan APBN 2010 sendiri didasarkan pada asumsi-asumsi dasar ekonomi makro yang diprakirakan akan terjadi pada tahun tersebut. Berikut tabel asumsi ekonomi makro 2009-2010 :
Dari tabel tersebut akan menunjukkan :
• Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,5 persen. Sumber pertumbuhan ekonomi akan berasal dari permintaan domestik dan membaiknya sisi penawaran. Selain melalui perbaikan kesejahteraan PNS, TNI/Polri, dan Pensiunan melalui kenaikan gaji, pertumbuhan ekonomi 2010 juga akan didorong melalui stimulus fiskal guna meningkatkan lapangan kerja melalui infrastruktur dasar, perlindungan sosial rakyat miskin, dan proyek-proyek padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Ekspor diperkirakan masih akan relatif lambat, tetapi membaik bila dibandingkan dengan tahun 2009 karena perekonomian dunia yang diperkirakan mulai mengalami sedikit perbaikan. Dari sisi penawaran agregat, pertumbuhan ekonomi akan sangat dipengaruhi oleh berbagai upaya pembenahan di sektor riil, kemajuan dalam pembangunan infrastruktur.
• Seiring dengan meningkatnya permintaan domestik akibat pemulihan ekonomi dan mulai meningkatnya harga komoditi, tingkat inflasi tahun 2010 diperkirakan akan lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2009 yang mencapai sebesar 5,0 persen. Koordinasi yang baik dan harmonisasi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah akan menjadikan sasaran inflasi lebih kredibel. Di samping kehati-hatian Bank Indonesia dalam menjalankan kebijakan moneternya serta kestabilan nilai tukar rupiah, kegiatan perekonomian yang semakin meningkat diperkirakan masih dapat diimbangi dari sisi produksi seiring dengan membaiknya investasi. Akibatnya, tekanan harga dari sisi permintaan dan penawaran tidak memberikan tekanan terhadap harga barang-barang secara keseluruhan. Fluktuasi harga di pasar komoditi internasional serta tingginya harga minyak mentah dunia memang diperkirakan akan tetap memberikan tekanan terhadap inflasi dalam negeri. Namun, Pemerintah akan selalu dan terus melakukan langkah-langkah evaluasi kebijakan fiskal agar berjalan secara harmonis dengan kebijakan moneter. Dari sisi penawaran, Pemerintah akan menjaga ketersediaan pasokan terutama produk-produk yang memiliki peranan penting dalam mempengaruhi pergerakan inflasi, seperti beras dan bahan bakar minyak.
• Rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan sebesar Rp10.000/US$. Dari sisi fundamental, Neraca Pembayaran Indonesia akan tetap mencatat surplus yang berpotensi meningkatkan cadangan devisa. Cadangan devisa yang meningkat berpengaruh positif terhadap pergerakan nilai tukar rupiah.
• Sejalan dengan inflasi yang terkendali dan nilai tukar yang stabil, maka ada ruang untuk menurunkan tingkat bunga ke tingkat yang lebih rendah secara bertahap dan hati-hati. Rata-rata suku bunga SBI 3 bulan diperkirakan sebesar 6,5 persen.
• Rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) di pasar internasional diperkirakan mencapai sebesar US$65 per barel.
• Dalam tahun 2010, lifting minyak mentah Indonesia diperkirakan meningkat menjadi 0,965 juta barel per hari.
Sejalan dengan tema pembangunan nasional yaitu “Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat”, kebijakan alokasi anggaran belanja Pemerintah pusat dalam tahun 2010 diarahkan kepada upaya mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memulihkan perekonomian, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan mengurangi kemiskinan. Di samping itu, kebijakan alokasi anggaran akan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas nasional, kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Alokasi anggaran dalam tahun 2010 diprioritaskan pada: (1) meneruskan/meningkatkan seluruh program kesejahteraan rakyat (PNPM, BOS, Jamkesmas, Raskin, PKH dan berbagai subsidi lainnya); (2) melanjutkan program stimulus fiskal, melalui pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi, serta proyek padat karya; (3) mendorong pemulihan dunia usaha, termasuk melalui pemberian insentif perpajakan dan bea masuk; (4) meneruskan reformasi birokrasi; (5) memperbaiki Alutsista; serta (6) menjaga anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN.
Berdasarkan arah dan strategi kebijakan fiskal di atas, maka postur APBN 2010 akan meliputi pokok-pokok besaran sebagai berikut:
a. Pendapatan negara dan hibah diperkirakan sebesar Rp949,7 triliun, atau berarti mengalami kenaikan 9,05 persen dari APBN-P tahun 2009. Kenaikan rencana pendapatan negara tersebut diharapkan akan didukung oleh kenaikan penerimaan perpajakan.
b. Total belanja negara diperkirakan sebesar Rp1.047,7 triliun (17,5 persen terhadap PDB). Alokasi tersebut menunjukkan peningkatan Rp46,9 triliun atau 4,7 persen dari APBN-P 2009. Belanja Pemerintah pusat dalam tahun 2010 direncanakan sebesar Rp725,2 triliun, atau mengalami peningkatan Rp33,7 triliun atau 4,9 persen dari APBNP 2009. Sementara itu, dalam tahun 2010, anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp322,4 triliun, yang menunjukkan peningkatan Rp13,1 triliun atau 4,2 persen dari APBN-P 2009.
c. Defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp98,0 triliun (1,6 persen terhadap PDB).
d. Pembiayaan defisit. Untuk membiayai defisit APBN 2010, direncanakan pembiayaan defisit dalam jumlah yang sama, yaitu sebesar Rp98,0 triliun. Pembiayaan anggaran dalam negeri tahun 2010 tersebut didominasi oleh pembiayaan dalam negeri, yaitu sebesar Rp107,9 triliun. Di sisi lain, pembiayaan dari luar negeri (neto) diperkirakan sebesar negatif Rp9,9 triliun.
Nota dan keuangan APBN 2010 terdiri dari 6 bab, dan berikut uraian singkat masing-masing babnya :
Nota Keuangan dan APBN 2010 terdiri atas enam bab, yang diawali dengan Bab I Pendahuluan, yang menguraikan gambaran umum, visi, agenda dan lima belas prioritas pemerintah 2010, peran strategis kebijakan fiskal, landasan hukum, asumsi dasar ekonomi makro APBN 2010, pokok-pokok kebijakan fiskal, dan uraian singkat isi masing-masing bab dalam Nota Keuangan ini.
Bab II Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal APBN 2010, menguraikan tentang perkembangan ekonomi Indonesia dalam tahun 2005–2008, dan perkembangan dan kebijakan ekonomi makro tahun 2009 yang keduanya akan menjadi dasar prakiraan dan prospek ekonomi 2010 sebagai dasar pertimbangan penentuan asumsi dasar ekonomi makro APBN 2010. Secara ringkas bab ini menguraikan bahwa stabilitas ekonomi makro masih tetap terjaga sehingga diharapkan dapat menjadi landasan bagi peningkatan kinerja ekonomi nasional di tahun mendatang.
Bab III Pendapatan Negara dan Hibah. Bab ini membahas realisasi pendapatan negara tahun 2005–2008, perkiraan pendapatan dan hibah tahun 2009 dan target 2010 dalam APBN 2010. Pembahasan tahun 2005–2008 didasarkan pada realisasi pendapatan negara yang tercatat, sedangkan proyeksi mutakhir 2009 didasarkan pada realisasi semester satu dan prognosis semester kedua tahun 2009. Sementara itu, target pendapatan dalam APBN 2010 didasarkan pada berbagai faktor seperti kondisi ekonomi makro, realisasi pendapatan pada tahun sebelumnya, kebijakan yang dilakukan dalam bidang tarif, subyek dan obyek pengenaan serta perbaikan, dan efektivitas administrasi pemungutan. Dalam hal ini, tiga strategi yang diterapkan Pemerintah adalah dengan melakukan: (a) reformasi di bidang administrasi, (b) reformasi di bidang peraturan dan perundang-undangan, dan (c) reformasi di bidang pengawasan dan penggalian potensi. Selain itu, dalam tahun 2009 Pemerintah telah mencanangkan program reformasi perpajakan jilid II sebagai kelanjutan dari reformasi perpajakan jilid I yang telah selesai pada tahun 2008. Fokus utama program reformasi perpajakan jilid II adalah peningkatan manajemen sumber daya manusia serta peningkatan teknologi informasi dan komunikasi. Program reformasi perpajakan jilid II ini dikemas dalam bentuk Project for Indonesian Tax Administration Reform (PINTAR). Di bidang PNBP, kebijakan yang diambil lebih diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaan dengan menerapkan kebijakan antara lain: (1) peningkatan produksi/lifting migas, (2) peningkatan kinerja BUMN, (3) penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan; (4) identifikasi potensi PNBP; dan (5) peningkatan pengawasan PNBP kementerian negara/ lembaga. Kesemuanya akan dibahas secara lebih rinci di Bab III.
Bab IV Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2010 menguraikan evaluasi perkembangan pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah pusat 2005–2009 serta masalah dan tantangan pokok pembangunan tahun 2010, alokasi anggaran belanja Pemerintah pusat berdasarkan prioritas, serta alokasi anggaran Pemerintah menurut UU Nomor 17 tahun 2003. Di dalam bab ini diuraikan 5 (lima) prioritas pembangunan nasional. Bab ini juga menguraikan bagaimana tema “Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat” diterjemahkan ke dalam alokasi belanja Pemerintah pusat berdasarkan prioritas dan menurut organisasi. Dalam konteks ini, kebijakan di bidang belanja negara diupayakan untuk memberikan stimulasi terhadap perekonomian dan mendukung pencapaian target agenda pembangunan nasional melalui program-program yang lebih berpihak pada pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan kemiskinan.
Bab V Kebijakan Desentralisasi Fiskal, membahas mengenai perkembangan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia, pelaksanaannya ke depan, serta kebijakan alokasi anggaran transfer ke daerah. Di dalam bab ini dibahas bagaimana kebijakan alokasi transfer ke daerah dalam tahun 2010 tetap diarahkan untuk mendukung kegiatan prioritas nasional, dengan tetap menjaga konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan desentralisasi fiskal guna menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan transfer ke daerah pada tahun 2010 akan lebih dipertajam untuk: (1) mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah (vertical fiscal imbalance), dan antardaerah (horizontal fiscal imbalance); (2) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangannya antardaerah; (3) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional; (4) tata kelola, transparan, tepat waktu, efisien dan adil; serta (5) mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro. Di samping itu, untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepada daerah diberikan kewenangan memungut pajak (taxing power). Kesemuanya akan dibahas secara lebih rinci di Bab V.
Bab VI Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang dan Risiko Fiskal. Di dalam bab ini diuraikan bagaimana pembiayaan defisit anggaran, yang mencakup sumber pembiayaan nonutang dan utang. Struktur pembiayaan anggaran yang bersumber dari nonutang pada tahun 2010 direncanakan melalui perbankan dalam negeri, yang berasal dari setoran Rekening Dana Investasi (RDI), Rekening Pembangunan Hutan (RPH), dan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Struktur pembiayaan yang berasal dari utang pada tahun 2010 direncanakan melalui: pembiayaan utang dalam negeri dan pembiayaan utang luar negeri. Komponen utang dalam negeri berupa penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto di pasar domestik, baik surat berharga konvensional maupun surat berharga berbasis syariah (SBSN). Di pasar internasional, penerbitan SBN direncanakan berasal dari penerbitan Obligasi Negara valas dan SBSN valas. Di dalam bab ini juga disinggung isu, tantangan dan dinamika kebijakan pengelolaan utang. Selain itu, di dalam Nota Keuangan dan APBN 2010 kembali lagi dibahas mengenai risiko fiskal. Pemaparan risiko fiskal dalam Nota Keuangan ini diperlukan terutama dalam rangka kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) dan juga untuk keterbukaan (transparency). Penjelasan risiko fiskal akan memuat beberapa hal yang berpotensi menimbulkan risiko fiskal, seperti: sensitivitas asumsi ekonomi makro, peran sektor minyak dan gas bumi terhadap anggaran, risiko utang Pemerintah, proyek kerjasama pembangunan infrastruktur, Badan Usaha Milik Negara, sensitivitas perubahan harga minyak, nilai tukar dan suku bunga terhadap risiko fiscal BUMN, dan juga kewajiban kontinjensi Pemerintah pusat dalam proyek infrastruktur, serta dampak fiskal pemekaran daerah.
2. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis pasar!
3. Jelaskan tentang metode perhitungan aras!
4. Jelaskan tentang masalah perhitungan pendapatan Aras!
5. Jelaskan tentang APBN 2010!
Jawab :
1. Pasar adalah hubungan keseluruhan dari permintaan dengan penawaran terhadap barang atau jasa. Dengan syarat-syarat terjadinya pasar adalah sebagai berikut :
- Adanya pembeli
- Adanya penjual
- Tersedianya barang yang diperjualbelikan
- Terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli
2. Menurut sifat atau wujud dan cara penyerahan :
- Pasar konkret atau nyata, adalah pasar dimana barang yang diperjualbelikan benar-benar ada dan penjual dengan pembeli bertemu secara langsung. Dalam pasar ini transaksi dilakukan secara tunai dan barang dapat langsung dibawa ( cash and carry ). Contohnya adalah pedagang kaki lima, pasar tradisional.
- Pasar abstrak atau tidak nyata, adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang yang secara fisik tidak terlihat dan hanya berupa contoh-contoh yang kualitasnya standar. Contohnya adalah situs-situs online seperti Amazon, Ebay.
- Pasar lokal, adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi daerah tertentu. Umumnya pasar ini hanya menawarkan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat sekitarnya.. Oleh karena itu barang-barang yang ditawarkan dipengaruhi oleh budaya-budaya setempat.
- Pasar nasional, adalah pasar yang wilayah pemasarannya meliputi wilayah satu negara atau bangsa tertentu.
- Pasar regional, adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara pada suatu wilayah tertentu. Misalnya ASEAN dan ZEE.
- Pasar internasional, adalah pasar yang daerah pemasarannya mencakup seluruh wilayah didunia. Komoditi yang dijual pun merupakan produk-produk yang dibiuhkan semua masyarakat dunia. Contohnya adalah pasar wol di Sydney dan pasar kopi didunia.
- Pasar barang konsumsi, adalah pasar yang menjual barang-barang yang secara langsung dapat dikonsumsi. Contohnya adalah pasar sayur-mayur, pasar tekstil.
- Pasar barang produksi, adalah pasar yang menjual faktor-faktor produksi, Contohnya adalah pasar tenaga kerja, pasar modal.
- Pasar persaingan sempurna ( perfect competition market ), adalah pasar dimana banyak terdapat penjual dan pembeli untuk memperdagangkan barang yang sejenis atau homogeny. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut :
• Barang yang dijual bersifat homogeny
• Terdapat kebebasan keluar masuk pasar, baik bagi penjual maupun pembeli
• Ada mobilitas barang, sehingga pembeli dapat memperoleh barang dengan jumlah berapapun
• Penjual dan pembeli memahami keadaan pasar yang sebenarnya
- Pasar persaingan tidak sempurna ( imperfect competition market ), adalah pasar dimana syarat-syarat pasar persaingan sempurna tidak terpenuhi. Jenis-jenis pasarnya adalah sebagai berikut :
• Pasar duopoly, dimana terdapat dua pihak penjual
• Pasar oligopoly, dimana terdapat beberapa penjual
• Pasar monopsoni, dimana hanya terdapat seorang pembeli saja
• Pasar oligopsoni, dimana terdapat beberapa pihak pembeli
• Pasar persaingan monopolistis, dimana terdapat banyak penjual dalam suatu jenis barang tertentu, tetapi tiap penjual memiliki cirri barang yang berbeda sehingga dengan perbedaan ini penjual menentukan harga sendiri
Menurut harinya :
- Pasar harian, adalah pasar yang diselenggarakan setiap hari, biasanya menjual barang-barang kebutuhan pokok.
- Pasar mingguan, adalah pasar yang hanya diselenggarakan satu hari dalam satu pecan.
- Pasar bulanan, adalah pasar yang diselenggarakan setiap bulan sekali.
- Pasar tahunan, adalah pasar yang diselenggarakan setahun sekali, misalnya PRJ.
3. Ada 3 metode yang dapat digunakan untuk menghitung pendapatan nasional, yaitu :
• Metode produksi, yaitu dengan menjumlakan nilai tambah produksi barang atau jasa selama satu tahun. Dirumuskan NI = Pn x Qn.
• Metode pendapatan, yaitu dengan menjumlahkan balas jasa yang diterima pemilik faktor produksi ( sewa, upah, bunga, dan laba ) dalam suatu masyarakat selama satu tahun. Dirumuskan NI = Yr + Yw + Yi + Yp.
• Metode pengeluaran, yaitu dengan menjumlahkan konsumsi perseorangan, investasi, pengeluaran konsumsi pemerintah, dan ekspor neto. Dirumuskan NI = C + I + G + ( X-M )
4. Masalah-masalah yang sering kali dihadapi pada perhitungan pendapatan nasional :
• Masalah mengumpulkan data dan informasi.
• Memilih kegiatan yang nilai produksinya dihitung.
• Masalah penghitungan dua kali.
• Menentukan harga barang-barang.
• Investasi bruto an investasi neto.
• Masalah kenaikan harga dan perubahan kualitas barang.
5. Penghitungan APBN 2010 sendiri didasarkan pada asumsi-asumsi dasar ekonomi makro yang diprakirakan akan terjadi pada tahun tersebut. Berikut tabel asumsi ekonomi makro 2009-2010 :
Dari tabel tersebut akan menunjukkan :
• Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,5 persen. Sumber pertumbuhan ekonomi akan berasal dari permintaan domestik dan membaiknya sisi penawaran. Selain melalui perbaikan kesejahteraan PNS, TNI/Polri, dan Pensiunan melalui kenaikan gaji, pertumbuhan ekonomi 2010 juga akan didorong melalui stimulus fiskal guna meningkatkan lapangan kerja melalui infrastruktur dasar, perlindungan sosial rakyat miskin, dan proyek-proyek padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Ekspor diperkirakan masih akan relatif lambat, tetapi membaik bila dibandingkan dengan tahun 2009 karena perekonomian dunia yang diperkirakan mulai mengalami sedikit perbaikan. Dari sisi penawaran agregat, pertumbuhan ekonomi akan sangat dipengaruhi oleh berbagai upaya pembenahan di sektor riil, kemajuan dalam pembangunan infrastruktur.
• Seiring dengan meningkatnya permintaan domestik akibat pemulihan ekonomi dan mulai meningkatnya harga komoditi, tingkat inflasi tahun 2010 diperkirakan akan lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2009 yang mencapai sebesar 5,0 persen. Koordinasi yang baik dan harmonisasi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah akan menjadikan sasaran inflasi lebih kredibel. Di samping kehati-hatian Bank Indonesia dalam menjalankan kebijakan moneternya serta kestabilan nilai tukar rupiah, kegiatan perekonomian yang semakin meningkat diperkirakan masih dapat diimbangi dari sisi produksi seiring dengan membaiknya investasi. Akibatnya, tekanan harga dari sisi permintaan dan penawaran tidak memberikan tekanan terhadap harga barang-barang secara keseluruhan. Fluktuasi harga di pasar komoditi internasional serta tingginya harga minyak mentah dunia memang diperkirakan akan tetap memberikan tekanan terhadap inflasi dalam negeri. Namun, Pemerintah akan selalu dan terus melakukan langkah-langkah evaluasi kebijakan fiskal agar berjalan secara harmonis dengan kebijakan moneter. Dari sisi penawaran, Pemerintah akan menjaga ketersediaan pasokan terutama produk-produk yang memiliki peranan penting dalam mempengaruhi pergerakan inflasi, seperti beras dan bahan bakar minyak.
• Rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan sebesar Rp10.000/US$. Dari sisi fundamental, Neraca Pembayaran Indonesia akan tetap mencatat surplus yang berpotensi meningkatkan cadangan devisa. Cadangan devisa yang meningkat berpengaruh positif terhadap pergerakan nilai tukar rupiah.
• Sejalan dengan inflasi yang terkendali dan nilai tukar yang stabil, maka ada ruang untuk menurunkan tingkat bunga ke tingkat yang lebih rendah secara bertahap dan hati-hati. Rata-rata suku bunga SBI 3 bulan diperkirakan sebesar 6,5 persen.
• Rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) di pasar internasional diperkirakan mencapai sebesar US$65 per barel.
• Dalam tahun 2010, lifting minyak mentah Indonesia diperkirakan meningkat menjadi 0,965 juta barel per hari.
Sejalan dengan tema pembangunan nasional yaitu “Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat”, kebijakan alokasi anggaran belanja Pemerintah pusat dalam tahun 2010 diarahkan kepada upaya mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memulihkan perekonomian, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan mengurangi kemiskinan. Di samping itu, kebijakan alokasi anggaran akan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas nasional, kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Alokasi anggaran dalam tahun 2010 diprioritaskan pada: (1) meneruskan/meningkatkan seluruh program kesejahteraan rakyat (PNPM, BOS, Jamkesmas, Raskin, PKH dan berbagai subsidi lainnya); (2) melanjutkan program stimulus fiskal, melalui pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi, serta proyek padat karya; (3) mendorong pemulihan dunia usaha, termasuk melalui pemberian insentif perpajakan dan bea masuk; (4) meneruskan reformasi birokrasi; (5) memperbaiki Alutsista; serta (6) menjaga anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN.
Berdasarkan arah dan strategi kebijakan fiskal di atas, maka postur APBN 2010 akan meliputi pokok-pokok besaran sebagai berikut:
a. Pendapatan negara dan hibah diperkirakan sebesar Rp949,7 triliun, atau berarti mengalami kenaikan 9,05 persen dari APBN-P tahun 2009. Kenaikan rencana pendapatan negara tersebut diharapkan akan didukung oleh kenaikan penerimaan perpajakan.
b. Total belanja negara diperkirakan sebesar Rp1.047,7 triliun (17,5 persen terhadap PDB). Alokasi tersebut menunjukkan peningkatan Rp46,9 triliun atau 4,7 persen dari APBN-P 2009. Belanja Pemerintah pusat dalam tahun 2010 direncanakan sebesar Rp725,2 triliun, atau mengalami peningkatan Rp33,7 triliun atau 4,9 persen dari APBNP 2009. Sementara itu, dalam tahun 2010, anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp322,4 triliun, yang menunjukkan peningkatan Rp13,1 triliun atau 4,2 persen dari APBN-P 2009.
c. Defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp98,0 triliun (1,6 persen terhadap PDB).
d. Pembiayaan defisit. Untuk membiayai defisit APBN 2010, direncanakan pembiayaan defisit dalam jumlah yang sama, yaitu sebesar Rp98,0 triliun. Pembiayaan anggaran dalam negeri tahun 2010 tersebut didominasi oleh pembiayaan dalam negeri, yaitu sebesar Rp107,9 triliun. Di sisi lain, pembiayaan dari luar negeri (neto) diperkirakan sebesar negatif Rp9,9 triliun.
Nota dan keuangan APBN 2010 terdiri dari 6 bab, dan berikut uraian singkat masing-masing babnya :
Nota Keuangan dan APBN 2010 terdiri atas enam bab, yang diawali dengan Bab I Pendahuluan, yang menguraikan gambaran umum, visi, agenda dan lima belas prioritas pemerintah 2010, peran strategis kebijakan fiskal, landasan hukum, asumsi dasar ekonomi makro APBN 2010, pokok-pokok kebijakan fiskal, dan uraian singkat isi masing-masing bab dalam Nota Keuangan ini.
Bab II Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal APBN 2010, menguraikan tentang perkembangan ekonomi Indonesia dalam tahun 2005–2008, dan perkembangan dan kebijakan ekonomi makro tahun 2009 yang keduanya akan menjadi dasar prakiraan dan prospek ekonomi 2010 sebagai dasar pertimbangan penentuan asumsi dasar ekonomi makro APBN 2010. Secara ringkas bab ini menguraikan bahwa stabilitas ekonomi makro masih tetap terjaga sehingga diharapkan dapat menjadi landasan bagi peningkatan kinerja ekonomi nasional di tahun mendatang.
Bab III Pendapatan Negara dan Hibah. Bab ini membahas realisasi pendapatan negara tahun 2005–2008, perkiraan pendapatan dan hibah tahun 2009 dan target 2010 dalam APBN 2010. Pembahasan tahun 2005–2008 didasarkan pada realisasi pendapatan negara yang tercatat, sedangkan proyeksi mutakhir 2009 didasarkan pada realisasi semester satu dan prognosis semester kedua tahun 2009. Sementara itu, target pendapatan dalam APBN 2010 didasarkan pada berbagai faktor seperti kondisi ekonomi makro, realisasi pendapatan pada tahun sebelumnya, kebijakan yang dilakukan dalam bidang tarif, subyek dan obyek pengenaan serta perbaikan, dan efektivitas administrasi pemungutan. Dalam hal ini, tiga strategi yang diterapkan Pemerintah adalah dengan melakukan: (a) reformasi di bidang administrasi, (b) reformasi di bidang peraturan dan perundang-undangan, dan (c) reformasi di bidang pengawasan dan penggalian potensi. Selain itu, dalam tahun 2009 Pemerintah telah mencanangkan program reformasi perpajakan jilid II sebagai kelanjutan dari reformasi perpajakan jilid I yang telah selesai pada tahun 2008. Fokus utama program reformasi perpajakan jilid II adalah peningkatan manajemen sumber daya manusia serta peningkatan teknologi informasi dan komunikasi. Program reformasi perpajakan jilid II ini dikemas dalam bentuk Project for Indonesian Tax Administration Reform (PINTAR). Di bidang PNBP, kebijakan yang diambil lebih diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaan dengan menerapkan kebijakan antara lain: (1) peningkatan produksi/lifting migas, (2) peningkatan kinerja BUMN, (3) penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan; (4) identifikasi potensi PNBP; dan (5) peningkatan pengawasan PNBP kementerian negara/ lembaga. Kesemuanya akan dibahas secara lebih rinci di Bab III.
Bab IV Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2010 menguraikan evaluasi perkembangan pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah pusat 2005–2009 serta masalah dan tantangan pokok pembangunan tahun 2010, alokasi anggaran belanja Pemerintah pusat berdasarkan prioritas, serta alokasi anggaran Pemerintah menurut UU Nomor 17 tahun 2003. Di dalam bab ini diuraikan 5 (lima) prioritas pembangunan nasional. Bab ini juga menguraikan bagaimana tema “Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat” diterjemahkan ke dalam alokasi belanja Pemerintah pusat berdasarkan prioritas dan menurut organisasi. Dalam konteks ini, kebijakan di bidang belanja negara diupayakan untuk memberikan stimulasi terhadap perekonomian dan mendukung pencapaian target agenda pembangunan nasional melalui program-program yang lebih berpihak pada pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan kemiskinan.
Bab V Kebijakan Desentralisasi Fiskal, membahas mengenai perkembangan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia, pelaksanaannya ke depan, serta kebijakan alokasi anggaran transfer ke daerah. Di dalam bab ini dibahas bagaimana kebijakan alokasi transfer ke daerah dalam tahun 2010 tetap diarahkan untuk mendukung kegiatan prioritas nasional, dengan tetap menjaga konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan desentralisasi fiskal guna menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan transfer ke daerah pada tahun 2010 akan lebih dipertajam untuk: (1) mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah (vertical fiscal imbalance), dan antardaerah (horizontal fiscal imbalance); (2) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangannya antardaerah; (3) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional; (4) tata kelola, transparan, tepat waktu, efisien dan adil; serta (5) mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro. Di samping itu, untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepada daerah diberikan kewenangan memungut pajak (taxing power). Kesemuanya akan dibahas secara lebih rinci di Bab V.
Bab VI Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang dan Risiko Fiskal. Di dalam bab ini diuraikan bagaimana pembiayaan defisit anggaran, yang mencakup sumber pembiayaan nonutang dan utang. Struktur pembiayaan anggaran yang bersumber dari nonutang pada tahun 2010 direncanakan melalui perbankan dalam negeri, yang berasal dari setoran Rekening Dana Investasi (RDI), Rekening Pembangunan Hutan (RPH), dan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Struktur pembiayaan yang berasal dari utang pada tahun 2010 direncanakan melalui: pembiayaan utang dalam negeri dan pembiayaan utang luar negeri. Komponen utang dalam negeri berupa penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto di pasar domestik, baik surat berharga konvensional maupun surat berharga berbasis syariah (SBSN). Di pasar internasional, penerbitan SBN direncanakan berasal dari penerbitan Obligasi Negara valas dan SBSN valas. Di dalam bab ini juga disinggung isu, tantangan dan dinamika kebijakan pengelolaan utang. Selain itu, di dalam Nota Keuangan dan APBN 2010 kembali lagi dibahas mengenai risiko fiskal. Pemaparan risiko fiskal dalam Nota Keuangan ini diperlukan terutama dalam rangka kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) dan juga untuk keterbukaan (transparency). Penjelasan risiko fiskal akan memuat beberapa hal yang berpotensi menimbulkan risiko fiskal, seperti: sensitivitas asumsi ekonomi makro, peran sektor minyak dan gas bumi terhadap anggaran, risiko utang Pemerintah, proyek kerjasama pembangunan infrastruktur, Badan Usaha Milik Negara, sensitivitas perubahan harga minyak, nilai tukar dan suku bunga terhadap risiko fiscal BUMN, dan juga kewajiban kontinjensi Pemerintah pusat dalam proyek infrastruktur, serta dampak fiskal pemekaran daerah.
0 komentar:
Posting Komentar